Yudhisthira bertanya,
“Wahai kakek yang bijaksana, dengan cara apakah seorang raja dapat memerintah rakyatnya sehingga memperoleh kebajikan besar dan kemasyhuran yang abadi?”
Bhisma menjawab,
“Seorang raja yang berhati bersih dan senantiasa memperhatikan kewajibannya untuk melindungi rakyat akan memperoleh kebajikan dan kemasyhuran, baik di dunia ini maupun di alam berikutnya, apabila ia memerintah berdasarkan kebenaran.”
Bhisma kemudian menegaskan,
“Menteri, putra raja, atau pejabat yang duduk di kursi keadilan, tetapi bertindak tidak benar karena kepentingan dirinya sendiri, akan jatuh bersama raja yang membiarkannya. Orang-orang lemah yang ditindas oleh mereka yang berkuasa harus memperoleh perlindungan dari raja.”
Om Swastyastu,
Nasihat Bhisma kepada Yudhisthira dalam Santi Parwa ini memperlihatkan bahwa kekuasaan bukanlah hak untuk menikmati kehormatan, melainkan kewajiban untuk melindungi rakyat. Seorang pemimpin tidak dinilai dari kemegahan istananya, banyaknya pengikut, atau kuatnya kedudukannya, tetapi dari keberaniannya berdiri di pihak masyarakat yang lemah.
Ketika rakyat mengalami ketidakadilan, kehilangan hak, diperas, dipersulit, atau dirugikan oleh pejabat, maka pemimpin tidak boleh berpura-pura tidak mengetahui. Tangisan orang yang tidak berdaya merupakan panggilan dharma bagi penguasa. Pemimpinlah tempat terakhir rakyat mencari perlindungan ketika kekuasaan di bawahnya justru berubah menjadi alat penindasan.
Bhisma bahkan menyebut secara khusus menteri, putra raja, dan para pejabat. Artinya, hukum tidak boleh berhenti hanya karena pelanggar memiliki hubungan dekat dengan pemimpin. Anak buah yang setia, kerabat sendiri, orang kepercayaan, maupun pejabat yang berjasa tetap harus diperiksa dan dihukum apabila terbukti melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
Pemimpin yang menutupi kesalahan bawahannya sesungguhnya ikut memikul kesalahan tersebut. Ia mungkin tidak melakukan pelanggaran secara langsung, tetapi pembiarannya membuat kejahatan terus berlangsung. Karena itu, Bhisma mengingatkan bahwa pejabat yang bertindak tidak adil akan jatuh bersama raja yang membiarkannya.
Namun, ketegasan tidak berarti bertindak sewenang-wenang. Bhisma mengajarkan bahwa hukuman harus diberikan sesuai kadar pelanggaran dan berdasarkan pemeriksaan yang benar. Seseorang tidak boleh dihukum karena kesalahan orang lain. Pemimpin harus mempertimbangkan bukti, mendengar para pihak, lalu memutuskan dengan adil—bukan berdasarkan kemarahan, tekanan politik, kedekatan pribadi, atau kepentingan kelompok.
Dalam bagian lain, Bhisma berkata:
“Seorang raja harus memandang rakyatnya seperti anak-anaknya sendiri. Namun, ketika memutuskan perkara, ia tidak boleh membiarkan rasa kasih mengalahkan keadilan. Negara sesungguhnya bertumpu pada penyelenggaraan hukum yang benar.”
Inilah keseimbangan yang harus dimiliki seorang pemimpin: mengasihi rakyat seperti keluarga, tetapi tetap tegas dalam menegakkan hukum. Kasih tanpa ketegasan akan melahirkan pembiaran. Ketegasan tanpa kasih akan berubah menjadi kekejaman. Dharma kepemimpinan berada di antara keduanya: lembut kepada rakyat yang membutuhkan perlindungan, tetapi tegas kepada mereka yang menyalahgunakan kekuasaan.
Bhisma juga mengingatkan bahwa seorang raja tidak cukup hanya menjadi pribadi yang baik dan penuh belas kasih. Ketika Yudhisthira ingin memilih jalan yang terlalu lunak, Bhisma berkata bahwa kerajaan tidak dapat diperintah hanya dengan sikap tidak menyakiti. Seorang pemimpin harus berani melindungi orang baik dan menindak mereka yang berbuat jahat.
Mutiara Dharma
Pemimpin yang benar bukanlah pemimpin yang selalu membela anak buahnya, tetapi pemimpin yang berani membela kebenaran, sekalipun pelanggaran dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri.
Loyalitas kepada bawahan tidak boleh lebih tinggi daripada loyalitas kepada rakyat. Nama baik lembaga tidak boleh dijaga dengan menyembunyikan pelanggaran, tetapi dengan keberanian membersihkan lembaga tersebut dari ketidakadilan.
Pemimpin hendaknya bertanya kepada dirinya sendiri:
Apakah saya melindungi masyarakat yang dirugikan, atau justru melindungi pejabat yang merugikan mereka? Apakah hukum berlaku untuk semua, atau hanya untuk mereka yang tidak memiliki kekuasaan?
Santi Parwa mengajarkan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Ketika hukum ditegakkan dengan benar, rakyat merasa aman dan kepercayaan tumbuh. Namun, ketika pejabat dibiarkan menyalahgunakan kedudukan, ketakutan menjalar, keadilan kehilangan wibawa, dan pemerintahan perlahan kehilangan dasar moralnya.
Karena itu, seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat, membuka ruang bagi pengaduan, memeriksa setiap penyimpangan secara objektif, dan menindak bawahannya sesuai hukum. Dalam keberanian melindungi rakyat dan menegakkan keadilan itulah dharma kepemimpinan memperoleh maknanya.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
IBM Jaya Martha
Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
PHDI DKI Jakarta